Tahap-tahap dan Jadwal Penagihan Pajak



Terkadang ada Wajib Pajak yang merasa kaget ketika tiba-tiba datang Juru Sita Pajak mengantarkan dan membacakan Surat Paksa dimana terdapat utang pajak yang harus kita lunasi. Hal ini sering dialami oleh saya ketika menjadi Juru Sita Pajak di ujung Utara Provinsi Lampung. Padahal sebelum penyampaian Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak, ada rangkaian/tahapan penagihan pajak yang harus dilakukan. Jadi Juru Sita Pajak tidak bisa serta merta menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa. 

Seperti dijelaskan pada artikel sebelumnya yang berjudul Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP), Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak (badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak) melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tahap-tahap Penagihan Pajak
Tahap-tahap Penagihan Pajak | dosenluarbiasa.id
Dimulai dengan adanya dasar penagihan pajak yang diterbitkan oleh Pejabat, berupa :
  • Surat Tagihan Pajak,
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
  • Surat Keputusan Pembetulan,
  • Surat Keputusan Keberatan,
  • Putusan Banding, 
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak, dengan jatuh tempo pembayaran selama 30 hari sejak ketetapan pajak/keputusan tersebut diterbitkan.

Ada lima tahap yang bisa dilakukan Juru Sita Pajak untuk melaksanakanan penagihan pajak, yaitu:

1) Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

Kata “SEKETIKA” mengandung arti bahwa penagihan pajak dilakukan saat itu juga tanpa menunggu tanggal jatuh tempo.

Kata “SEKALIGUS” mengandung arti bahwa penagihan pajak meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa    pajak, tahun pajak.
Jadi, Juru Sita Pajak akan melaksanakan penagihan atas utang pajak sebelum surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak jatuh tempo. Tujuannya adalah mencegah terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Apabila saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus penanggung pajak belum membayar maka juru sita pajak akan menunggu pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo.

2) Surat Teguran
Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan pejabat (Pihak yang berwenang menerbitkan surat teguran dan surat lain yang digunakan untuk melaksanakan penagihan pajak) apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo surat ketetapan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat teguran adalah memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.




3) Surat Paksa (SP)
Surat paksa (SP) adalah surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa ini harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah surat yang diterbitkan apabila dalam waktu 2x24 jam penanggung pajak belum membayar utang pajaknya. Penerbitan surat sita ini dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung penanggung pajak. Penyitaan ini tidak ditujukan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan hanya digunakan sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan dilakukannya penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya.

5) Lelang
Apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum dibayar maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Dalam hal penanggung pajak belum membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan sita maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan untuk pengumuan lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.



No comments:

Powered by Blogger.