Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari PDRD, sumber PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PDRD ditetapkan dengan Undang-Undang, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.


Pelaksanaan Undang-Undang PDRD di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan PDRD dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan.


Pemungutan

  • Didasarkan pada peraturan daerah 
  • Daerah memiliki potensi penerimaan pajak dan/atau retribusi yang memadai 
  • Penetapan tarif memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan 
  • Administrasi pemungutan diatur secara efisien dan efektif 
  • Terdapat kepastian hukum dan pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pembayar dan pemungut pajak daerah dan retribusi daerah 
  • Pemungutan tidak dapat diborongkan 
  • Pemungutan tidak berlaku surut 

Perbedaan antara Pajak dan Retribusi 

  • Pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung. Sedangkan pembayar retribusi menerima imbalan/manfaat dari penerima retribusi. 
  • Objek pajak bukan merupakan objek retribusi. 
  • Pada retribusi berlaku sistem official assessment. Sedangkan pada pajak berlaku sistem self assessment, official assessment, dan withholding. 

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri 

  • Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. 
  • Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah. 
  • Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda). 
  • Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan. 
  • Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah. 

Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan, sebagaimana tersebut di bawah. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah atau Retribusi adalah pungutan daerah (otonom) sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri-ciri 

  • Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. 
  • Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan. 
  • Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. 
  • Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
  • Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah. 

Objek dan Golongan Retribusi

Objek Retribusi adalah: 
  • Jasa Umum; 
  • Jasa Usaha; dan 
  • Perizinan Tertentu. 
Dengan demikian, retribusi digolongkan menjadi: 
  • Retribusi Jasa Umum; 
  • Retribusi Jasa Usaha; dan 
  • Retribusi Perizinan Tertentu. 

No comments:

Powered by Blogger.